Gerakan Tani Nelayan Prabowo Gibran (GTNPG) kini telah bertransformasi menjadi sebuah Organisasi Masyarakat (Ormas) resmi dengan nama Gerakan Peduli Tani Nelayan (GPTN). Organisasi ini lahir dari dukungan penuh terhadap visi dan misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam program-program terkait kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan di seluruh Indonesia. Perubahan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat basis pendukung di sektor pertanian dan perikanan, yang selama ini menjadi fokus perjuangan GPTN.
Pembentukan GPTN dimulai dari silaturahmi akbar yang diadakan dalam Silaturahmi Nasional Relawan Prabowo-Gibran di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, pada 5 Februari 2024. Acara ini dihadiri oleh Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang didampingi oleh istrinya, Selvi Ananda, serta diikuti oleh 340 organisasi relawan yang menyatakan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Gibran.
Pada kesempatan tersebut, Gibran menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh relawan yang sudah setia mendukung perjalanan kampanye mereka. “Saya sangat berterima kasih atas dukungan dan kerja keras teman-teman relawan selama ini. Jangan sampai terlena dengan hasil survei yang menunjukkan angka di atas 50 persen. Tetap semangat, kita masih harus bekerja keras hingga akhir,” ungkap Gibran di hadapan ribuan relawan yang hadir.
Sejarah dan Transformasi GTNPG Menjadi GPTN
Gerakan Tani Nelayan Prabowo Gibran (GTNPG) awalnya dibentuk untuk menggalang dukungan dari kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi ini telah berhasil mendeklarasikan dukungan di 30 provinsi dengan jumlah massa yang besar. Gerakan tersebut dipimpin oleh Ketua Umum Harmanto, bersama Penasehat Trisno Widodo dan Pembina Trian Yusuf Hendrawan, yang mewakili Mayjen (Purn) Musa Bangun serta Dody Trianja.
Dalam perjalanan kampanye, GTNPG menjadi salah satu kekuatan utama dalam pengerahan massa untuk mendukung kedaulatan pangan, terutama dalam menghadapi agenda politik nasional. Pada salah satu kesempatan, Harmanto, yang akrab disapa Mantoz, menegaskan kesiapan mereka dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran dengan mengerahkan 10.000 massa dari segmen tani-nelayan untuk kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). “Kami Garda terdepan untuk kedaulatan pangan Republik Indonesia,” ujar Harmanto penuh semangat.
Trisno Widodo, sebagai penasehat GTNPG, menambahkan bahwa organisasi ini dibentuk untuk menyatukan insan KTNA yang ingin berkontribusi dalam politik, mendukung paslon Prabowo-Gibran. Karena secara aturan, KTNA sebagai organisasi tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis, namun dukungan terhadap Prabowo adalah hal wajar karena beliau juga menjadi salah satu pembina KTNA di tingkat nasional.
Transformasi GTNPG menjadi Gerakan Peduli Tani Nelayan (GPTN) memberikan struktur yang lebih formal, dengan Harmanto sebagai Ketua Umum, Yusuf Trian Hendrawan sebagai Sekretaris Jenderal, dan Trisno Widodo sebagai Dewan Penasehat. Dengan perubahan ini, GPTN berkomitmen untuk terus mendukung program-program kedaulatan pangan, termasuk melanjutkan proyek Food Estate yang menjadi andalan Prabowo.
Dukungan GPTN Terhadap Program Food Estate
Dalam konteks ketahanan pangan, Trisno Widodo menjelaskan pentingnya keberlanjutan program Food Estate. Program ini dianggap sebagai langkah nyata dalam memastikan ketersediaan pangan di Indonesia, terutama di tengah tantangan global seperti krisis pangan akibat perang dan perubahan iklim. Trisno mengingatkan masyarakat agar tidak memandang program ini hanya sebagai “gimik politik” semata.
“Pangan adalah bagian dari kedaulatan suatu negara, jadi penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek seperti Food Estate terus dilanjutkan dan dikembangkan. Jangan meremehkan urusan ini karena ini adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang,” kata Trisno tegas.
Gerakan ini juga berfokus pada pengembangan sektor pertanian dan perikanan, di mana petani dan nelayan mendapatkan perhatian khusus sebagai garda terdepan dalam mewujudkan kedaulatan pangan. GPTN berkomitmen untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan kepada petani serta nelayan di seluruh Indonesia.
Peran GPTN dalam Menggerakkan Massa untuk Kampanye Akbar
Sebagai bagian dari agenda kampanye besar Prabowo-Gibran, GPTN menyiapkan mobilisasi massa dari kalangan petani dan nelayan untuk menghadiri acara-acara besar. Harmanto, selaku Ketua Umum GPTN, menegaskan bahwa mereka siap untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung keberhasilan paslon Prabowo-Gibran. Kehadiran GPTN yang bertransformasi menjadi ormas resmi ini diharapkan mampu meningkatkan sinergi antara organisasi relawan dan masyarakat tani-nelayan dalam memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Dengan kehadiran GPTN, gerakan ini diharapkan mampu menarik lebih banyak perhatian dari masyarakat luas, terutama mereka yang berkecimpung di sektor pertanian dan perikanan. Transformasi dari GTNPG menjadi GPTN menjadi bukti nyata bahwa dukungan terhadap kedaulatan pangan tidak hanya datang dari kalangan elit, tetapi juga dari akar rumput yang terus memperjuangkan hak-hak petani dan nelayan di seluruh penjuru negeri.
Kesimpulan
Transformasi Gerakan Tani Nelayan Prabowo Gibran (GTNPG) menjadi Gerakan Peduli Tani Nelayan (GPTN) menunjukkan evolusi yang signifikan dalam memperkuat basis dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Dengan fokus pada kedaulatan pangan dan pemberdayaan petani serta nelayan, GPTN hadir sebagai salah satu pilar penting dalam kampanye politik yang tidak hanya berbicara tentang kemenangan politik, tetapi juga tentang masa depan Indonesia yang lebih mandiri dalam hal pangan.
Gerakan ini juga menegaskan bahwa dukungan terhadap Prabowo-Gibran datang dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari mereka yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, kelautan perikanan dan UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional. GPTN bertekad untuk terus mendukung program-program pangan nasional yang visioner dan berkelanjutan, serta menjadi garda terdepan dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.