Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan 4 juta dosis vaksin untuk menangani penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Sumatera Utara di Medan.

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Sudaryono menekankan bahwa penyediaan vaksin tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ia mengimbau pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk ikut menganggarkan vaksinasi hewan ternak. Peternak juga diharapkan dapat secara mandiri melakukan vaksinasi terhadap ternak mereka.

“Vaksin ini harus dilakukan. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk juga menganggarkan vaksin,” ujar Sudaryono.

Status Wabah PMK

Menurut data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Indonesia (Isikhnas) per 28 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025, terdapat 26.061 ekor hewan ternak yang terjangkit wabah PMK. Hewan-hewan tersebut tersebar di 18 provinsi, 121 kabupaten/kota, 965 kecamatan, dan 2.893 desa.

Dari jumlah tersebut, tercatat:

  • 387 ekor dilakukan pemotongan paksa.
  • 829 ekor dilaporkan mati akibat wabah.

Namun, Sudaryono menegaskan bahwa tingkat penyebaran PMK secara nasional masih rendah dan berada di bawah satu kali standar deviasi, sehingga belum mencapai status darurat. Penularan baru dikategorikan darurat jika melebihi dua kali standar deviasi.

“Kami masih bisa tekan karena angkanya belum mencapai dua kali deviasi,” tambahnya.

Langkah Pengendalian PMK

Upaya pengendalian PMK telah dilakukan di 20 provinsi, 135 kabupaten/kota, 716 kecamatan, dan 1.447 desa. Langkah-langkah yang diambil meliputi:

  1. Vaksinasi: Sebanyak 64.084 dosis telah diberikan.
  2. Disinfeksi: Dilakukan di 958 lokasi.
  3. Pengobatan: Terhadap 15.021 ekor hewan ternak.
  4. Investigasi: Di 609 lokasi.
  5. Kegiatan edukasi: Sebanyak 1.590 kegiatan untuk meningkatkan pemahaman peternak terkait PMK.

Sudaryono menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi terkait penanganan PMK dan mendukung vaksinasi mandiri oleh peternak.

Harapan Pemerintah

Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan peternak, diharapkan wabah PMK dapat terkendali dengan baik, sehingga dampaknya terhadap sektor peternakan dan ketahanan pangan nasional dapat diminimalkan.