Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan program strategis bertajuk “Penguatan Kapasitas Indonesia untuk Mengurangi Perikanan dan Perdagangan Hiu dan Pari Ilegal”. Program ini merupakan hasil kolaborasi KKP dengan Yayasan Rekam Nusantara, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Inggris, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Liverpool John Moores University, dengan pendanaan dari IWT Challenge Fund Pemerintah Inggris.

Langkah Perlindungan dan Konservasi Hiu-Pari

Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, menjelaskan bahwa KKP telah menetapkan perlindungan penuh terhadap spesies penting seperti:

  • Hiu paus, hiu berjalan, pari manta, pari gergaji, pari kei, dan pari sungai.
    Sebanyak 28 kawasan konservasi laut dengan total luas 5,75 juta hektar telah dialokasikan untuk melindungi biota ini.

Victor menekankan pentingnya kolaborasi internasional karena sifat migrasi lintas negara dari hiu dan pari. Program ini fokus pada tiga aspek utama:

  1. Legalitas: Memastikan pengelolaan perdagangan hiu dan pari sesuai hukum internasional.
  2. Ketelusuran: Membangun sistem pemantauan untuk melacak spesies dan produk hiu-pari secara transparan.
  3. Keberlanjutan: Mengelola populasi hiu dan pari secara berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Pendekatan Kolaboratif Berbasis Riset dan Teknologi

Ketua Yayasan Rekam Nusantara, Irfan Yulianto, menyatakan bahwa program ini menekankan riset, pemberdayaan masyarakat, dan teknologi inovatif. “Kami ingin membangun kolaborasi kuat dengan pemangku kepentingan untuk keberhasilan konservasi,” ujarnya.

Marine Wildlife Trade and Bycatch Lead CEFAS, Joanna Murray, menyebutkan fokus utama program meliputi:

  • Peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam identifikasi spesies hiu.
  • Mitigasi tangkapan sampingan dan pengumpulan data standar untuk mendukung keberlanjutan perikanan.
  • Pengembangan generasi ahli hiu Indonesia melalui program beasiswa PhD.

Dukungan Internasional untuk Konservasi Laut

Perwakilan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Amanda McLoughlin, memuji komitmen Indonesia yang menjadi produsen hiu terbanyak ke-8 di dunia. “Kami mendukung penuh program ini melalui pendanaan dan kerja sama konservasi hiu dan pari,” katanya.

Program ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menempatkan konservasi laut sebagai prioritas nasional. Peluncuran ini menunjukkan langkah konkret pemerintah dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melalui pendekatan lintas sektor dan internasional, KKP berharap dapat menciptakan ekosistem laut yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemimpin global dalam perlindungan hiu dan pari.