Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, telah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap implementasi program-program di bawah naungan kementerian. Fokus utama pengawasan ini adalah pada program-program terkait ekonomi biru dan program prioritas nasional, termasuk di antaranya program swasembada pangan. Dengan pengawasan yang lebih intensif, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KKP.
Pentingnya Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga menyampaikan pesan mengenai pentingnya introspeksi diri bagi seluruh jajaran kementerian. Beliau mengajak seluruh pegawai KKP untuk senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing serta berupaya melakukan perbaikan demi mencapai hasil yang lebih baik. Trenggono menegaskan bahwa pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara lebih optimal.
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Tujuan Program
Menteri Trenggono menekankan bahwa tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dijalankan oleh KKP berjalan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang akuntabel, kementerian dapat memastikan bahwa program-program yang ada tidak hanya mencapai hasil yang optimal, tetapi juga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, tujuan-tujuan organisasi, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi biru, dapat tercapai dengan lebih baik.
Peran Inspektorat Jenderal dalam Percepatan Pencapaian Ekonomi Biru
Sakti Wahyu Trenggono juga menyoroti peran penting Inspektorat Jenderal dalam mendorong percepatan pencapaian kebijakan ekonomi biru. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal diharapkan dapat mempercepat implementasi program-program ekonomi biru, yang mencakup pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis kelautan. “Inspektorat Jenderal harus menjamin kualitas dan menjadi mitra unit eselon I lainnya dalam memberikan konsultasi mitigasi risiko terhadap program Asta Cita, Ekonomi Biru, dan Prioritas Nasional,” ujar Trenggono menegaskan.
Strategi Pengawasan yang Komprehensif
Inspektur Jenderal KKP, Tornanda Syaifullah, mengungkapkan bahwa Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) yang diadakan baru-baru ini diikuti oleh sekitar 310 peserta, baik secara daring maupun luring, termasuk kepala unit pelaksana teknis. Pengawasan untuk program prioritas nasional difokuskan pada program ekonomi biru, kegiatan yang didanai oleh Pendanaan Hibah Luar Negeri (PHLN), serta tata kelola pemerintahan yang baik di KKP. Strategi pengawasan yang diterapkan meliputi embedded advisory, kolaborasi Quality Control-Quality Assurance dengan Eselon I, Post Audit, dan sinergi pengawasan antar instansi untuk menciptakan pengelolaan yang lebih transparan dan efektif.
Dengan pendekatan pengawasan yang komprehensif ini, diharapkan KKP dapat lebih baik dalam mengelola program-program strategisnya, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi biru dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
