Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa meskipun Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti anak-anak kelaparan, petani dengan upah rendah, dan desa-desa yang belum tersentuh listrik. Dalam pidatonya di Istana Kepresidenan pada Senin, 24 Februari 2025, ia menegaskan bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan dengan pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya nasional.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

Sebagai langkah konkret, Prabowo menginisiasi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Danantara bukan hanya sekadar badan pengelola investasi, tetapi juga diharapkan menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo menandatangani beberapa regulasi penting terkait pendirian Danantara, yaitu:

  • Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola BPI Danantara.

Target dan Strategi Pengelolaan Aset Nasional

Pada World Governments Summit 2025, Prabowo mengumumkan bahwa Danantara akan mengelola aset nasional senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.400 triliun. Sementara itu, pendanaan awal (initial funding) yang ditargetkan untuk tahun pertama adalah US$ 20 miliar atau sekitar Rp 320 triliun.

Presiden menegaskan bahwa Danantara akan berinvestasi dalam proyek-proyek strategis yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk:

  • Energi terbarukan untuk mendukung transisi menuju energi bersih.
  • Industri hilir guna meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.
  • Manufaktur canggih yang dapat mempercepat industrialisasi.
  • Produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dampak Ekonomi dan Harapan ke Depan

Dengan skema superholding BUMN, Danantara akan mengumpulkan aset-aset BUMN untuk dijadikan jaminan utang atau bahkan dijual guna memperoleh modal yang dapat digunakan untuk investasi di berbagai sektor strategis. Prabowo optimis bahwa langkah ini akan membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan.

Keberhasilan Danantara akan bergantung pada pengelolaan aset yang transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Jika dikelola dengan baik, ini dapat menjadi game changer dalam perekonomian Indonesia, menjadikan negara ini lebih mandiri secara ekonomi dan lebih kompetitif di kancah global.

Namun, kebijakan ini juga perlu pengawasan ketat agar tidak berujung pada penjualan aset negara secara tidak terkendali, yang justru dapat merugikan kepentingan jangka panjang Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan Danantara akan menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaulat.