Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, meminta Perum Bulog untuk aktif menyerap gabah dari petani dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Langkah ini dilakukan seiring dimulainya musim panen di sejumlah daerah sebagai bagian dari upaya percepatan swasembada pangan.
Target Penyerapan Gabah dan Alokasi Anggaran
Wamentan menargetkan Bulog mampu menyerap gabah setara dengan 3 juta ton beras. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp3 triliun yang telah dialokasikan, pemerintah berharap kebijakan HPP ini tidak hanya menjamin pendapatan petani tetapi juga meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Anggaran ini digunakan untuk menjamin pendapatan petani sekaligus mendukung berbagai program subsidi pertanian senilai Rp149 triliun, termasuk subsidi pupuk, benih, irigasi, dan alat mesin pertanian,” jelas Sudaryono, Minggu (26/1).
Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengupayakan peningkatan produksi pangan melalui Program Penambahan Areal Tanam (PAT). Pada 2024, Kementan telah mengolah 1,7 juta hektare lahan tanam dengan potensi panen dua kali setahun. Di 2025, targetnya bertambah menjadi 2,5 juta hektare, dengan 500 ribu hektare dikelola oleh TNI.
Proyeksi Surplus dan Dukungan pada Jagung
Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan Indonesia akan mengalami surplus gabah sebesar 7 juta ton atau setara dengan 4 juta ton beras pada Mei 2025. Sudaryono berharap surplus ini menjadi motivasi bagi petani untuk terus meningkatkan produksi, sehingga target swasembada pangan dapat tercapai.
Selain beras, perhatian pemerintah juga tertuju pada produksi jagung. Polri telah ditugaskan untuk mendukung penanaman jagung, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bahkan menginstruksikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyiapkan pasar ekspor sebagai antisipasi surplus jagung.
Pengawasan Distribusi untuk Melindungi Petani
Sudaryono menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi dan penyerapan gabah. Hal ini bertujuan mencegah potensi penyelewengan yang dapat merugikan petani dan masyarakat.
“Kerja kita saat ini ibarat gas pol rem blong, tetapi pengawasan harus ditingkatkan untuk mencegah penyelewengan yang merugikan petani dan masyarakat,” ujar Sudaryono.
Melalui berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak produksi pangan Indonesia.